Home > Review > Peran Lembaga Pemerintah non Departemen

Peran Lembaga Pemerintah non Departemen

Dalam badan kepemerintahan Republik Indonesia terdapat beberapa lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Lembaga tersebut diantaranya ialah lembaga pemerintah non departemen, lembaga pemerintah non kementerian dan lain sebagainya. Lembaga – lembaga tersebut mempunyai peran masing – masing dalam sistem kepemerintahan. Sebagai contoh Lembaga pemerintah non departemen atau disingkat LPND mempunyai tugas pemerintahan yang memang dibebankan pada lembaga pemerintah non departemen tersebut. Lembaga pemerintah non departemen ini telah berubah nama menjadi Lembaga pemerintah non Kementerian. Lembaga pemerintah non kementerian ini dipimpin oleh kepala lembaga. Kepala lembaga ini berasa di bawah dan turut bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dengan melalui jalur menteri atau pejabat negara yang setara dengan menteri dengan tugas mengoordinasi Lembaga pemerintah non kementerian tersebut.

Nama lembaga pemerintah non departemen ini  telah diubah menjadi Lembaga Non kementerian ( LPNK). LPNK ini terdiri dari beberapa lembaga yang disebar di seluruh kabupaten atau kota disleuruh Indonesia. Berikut ialah nama – nama lembaga yang asuk dalam daftar lembaga pemerintah non kementerian ialah Badan Ekonomi Kreatif (atau disingkat BEK ), Badan pemeriksa Keuangan atau BPK dan lain sebagainya. sebagai salah satu Lembaga pemerintah non Kementerian Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) mengapresiasi kinerja salah satu lembaga pemerintah yang mengelola masalah keuangan, yakni BKPM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal ). BPK memberikan apresiasi kepada kinerja BKPM pada saat acara Rapat kerja nasional akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tahun 2016. Dalam memberikan apresiasi ini langsung diberikan oleh Sri Mulyani selaku menteri keuangan Republik Indonesia.

Peran Lembaga pemerintah non kementerian ini tidak jauh berbeda dari peran lembaga pemerintah non departemen. Karena yang berubah hanya namanya saja.  Badan pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan penghargaan tersebut karena BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal )telah menyusun laporan keuangan dengan baik dan akuntabel. Apresiasi tersebut dinamakan Opini WTP (wajar tanpa pengecualian ). Apresiasi opini WTP ini memang selalu diberikan pada lembaga keuangan yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan satandar akutansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut juga tidak melakuakn upaya penyesatan data berupa laporan yang curang, tidak jujur dan mengarah apada angka yang dilebih – lebihkan.  Namun perlu diketahui bahwa apresiasi berupa Opini Wajar tanpa pengecualian ( WTP ) ini bukan mengindikasikan bahwa lembaga tersebut bebas dari tindakan curang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *